PADANG PANJANG (Metrans) Pasar adalah etalase sebuah kota, tertata baiknya pasar mencerminkan tertata baiknya pemerintahan, dengan alasan itulah Walikota Padang Panjang Hendri Arnis menjadikan revitalisasi pasar jadi janji kampanyenya dalam helat Pilkada 2013 dulu dengan pasangannya Mawardi. Melalui perjalanan panjang dan melelahkan untuk megabulkan keinginan pedagang pasar Padang Panjang agar Pasar tersebut dibangun dengan biaya APBD akhir selesai juga. Namun di akhir masa jabatanya seakan apa yang menjadi skala prioritasnya untuk para pedagang terbengkalai. Kini, belum jelasnya kapan Pasar Induk Kota Padang Panjang yang telah selesai pembangunannya oleh PT Hutama Karya dan juga telah diserah terimakan kepada Dinas Pekerjaan Umum kota Padang Panjang sebagai Penguna Anggaran (PA) akan difungsikan oleh pedagang. Sepinya transaksi jual beli selama di penampungan membuat pedagang resah. Apalagi bulan Ramadhan lalu yang biasanya merupakan bulan panen rezeki bagi mereka juga tak berarti apa apa bagi pedagang yang selama ini mengisi penampungan. Atas kondisi itu sejak pembangunan yang memakan waktu kurang lebih dua tahun, banyak pedagang yang sudah gulung tikar. Pantauan Metrans di lapangan, kondisi bangunan Pasar Induk Kota Padang Panjang yang sudah selesai dibangun dua tahun belakangan, terlihat tanpa aktifitas. Pagar seng masih menutupi seluruh bangunan, sehingga tak bisa diakses oleh masyarakat. Tidak diperoleh kejelasan kapan bangunan senilai Rp 120milyar itu beroperasi. Sejumlah pedagang di penampungan saat dikonfirmasi, menyatakan kekecewaan mereka terhadap jajaran pemko yang sampai saat ini belum beraksi memulai tahapan pemindahan ke lokasi pasar yang baru, meski menurut informasi walikota telah memerintahkan pada dinas terkait untuk segera mefungsikan pasar impian para pedagang tersebut. Mereka menilai jajaran dinas terkait terkesan lamban menyelesaikan berbagai permasalahan yang melingkupi keberadaan Pasar induk Kota Padang Panjang tersebut. Faktanya, setelah persemian Februari 2018, lalu hingga berbulan-bulan kondisi itu dibiarkan mengambang. “Sekarang ini pedagang sudah was-was, jika hingga Ramadhan lagi nanti keberadaan Pasar yang telah berhasil direalisasikan pembangunan oleh Walikota Hendri Arnis belum juga dibuka, bakal tamat kami semua,” ujar seorang pedagang pada Metrans. Beberapa pedagang merasakan, kuatnya tarik menarik kepentingan antarberbagai pihak terkait masalah Pasar ini. Disinyalir ada banyak kepentingan, mulai dari eksekutif, legislatif hingga kepentingan lain yang bermain didalamnya. “Yah, kalau sudah begini, kami yang jadi korban, apalagi sekarang pedagang sudah jadi tiga kelompok, masing-masing punya,” keluh pedagang lainnya. Sementara pedagang yang relokasi ke pasar penampungan keujung jalan Imam Bonjol di depan masjid Jihad, mengakui banyak rekan mereka yang gulung tikar akibat sepinya pembeli. Hal itu diperparah pula ketidakpedulian Pemko terhadap nasib pedagang belakangan ini. ”Pedagang minta proaktif dalam persoalan ini, jangan tunggu kami bangkrut alias tidak punya modal lagi baru di buka pasar kain tersebut,” ujar salah seorang pedagang. Diakui, banyak kios yang sejak lama tutup dan untuk sementara berjualan di pinggir jalan alias kaki lima, khususnya di Jalan Imam Bonjol atau menyewa ruko. “Kalau tak begini macam mana kami mau makan bang,” ujar seorang pedgang K5 di Jalan Khatib Sulaiman, Mereka berharap agar pembagian kios dan pembukaan Pasar Induk segera dilakukan, agar penderitaan mereka tidak terus berkepanjangan. Kadis Perdagangan Arpan S.H saat dikonfirmasi mengatakan, dari informasi yang berkembang tidak benar kalau Pasar Induk itu telah di serahterimakan padanya, sebagai Kepala Dinas Perindag yang dalam hal ini membidangi dalam operasionalnya. Sementara Kadis PUPR Kota Padang Panjang Yas Edizarwin ketika ditemui di kantornya mengatakan PT Hutama Karya memang telah meyerahkan pasar tersebut, namun setelah diintruksikan pada Tim PHO (Provisional Hand Over = penyerahan proyek dari kontraktor kepada pemilik proyek), ternyata tim menemukan beberapa temuan yang harus kembali dibenahi okeh Hutama Karya. “Setelah selesai dibenahi kembali oleh kontraktor (Hutama Karya) dan telah diterima tim PHO, maka kita akan laporkan pada Walikota melalui Sekda.Setelah itu Walikota melalui Sekda akan memerintahkan BPKAD dan Aset memeriksa apakah telah cocok bangunan dan anggarannya. Tak habis di situ, Walikota juga akan meminta BPK atau BPKP melakukan pemeriksaan, jika semua beres maka Walikota meyerahkan aset daerah tersebut pengelolaanya pada Dinas Perindag dan UMKM kota Padang Panjang,” kata dia